Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah melalui program bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum, dan World Bank yaitu NUDP (National Urban Development Project) telah melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Kota dan Manajemen Proyek di Hotel Millennium Hotel Sirih, pada Sabtu (09/11/2024).
Bimbingan Teknis dimaksud merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan komponen di dalam NUDP yaitu City Development Planning-Project Management Capacity Development (CDP-PMCD). (CDP-PMCD) memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menyediakan kerangka penilaian untuk perencanaan pembangunan dan kapasitas manajemen proyek, memanfaatkan kerangka penilaian untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas perencanaan pembangunan dan manajemen proyek kota dan memberikan rekomendasi untuk kegiatan peningkatan kapasitas untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, dan memfasilitasi proses penilaian dan peningkatan kapasitas serta menginternalisasikan hasil kerangka penilaian kepada aktor yang relevan.
Selama pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diikuti sejumlah 400 peserta dari 13 Kota Pilot NUDP selama 3 hari, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud telah menutup secara resmi pada tanggal 9 November 2024. Pada arahan penutupannya, Restuardy menjelaskan, pelaksanaan bimbingan teknis dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan kota dan manajemen proyek. Sehingga, kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan kota dan manajemen proyek, dapat semakin memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan kota yang komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota serta menyelaraskan perencanaan pembangunan kota dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah juga merupakan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut.
Lebih lanjut, Restuardy juga menyampaikan bahwa, selama pelaksanaan kegiatan NUDP di Tahun 2024 ini khususnya pada komponen CDP-PMCD, diharapkan hasil penilaian kapasitas melalui instrumen PIMA dan MFSA akan memberikan gambaran dan rekomendasi untuk kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan dalam RPJMD dan RKPD di Pemerintah Daerah Kota Pilot. Kemudian, kapasitas Perencanaan Pembangunan, Pendanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pembangunan dapat meningkat dan memberikan dampak dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah. Pada akhirnya, penilaian kapasitas dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Pilot yang dilaksanakan pada kegiatan CDP-PMCD dari NUDP ini dapat berkelanjutan dan diterapkan untuk daerah-daerah lainnya sebagai dasar peningkatan kualitas pembangunan.