Jakarta – Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan Uji Publik untuk mempersiapkan Modul Pengelolaan Investasi Publik dan Pendanaan Pembangunan guna mempersiapkan Bimbingan Teknis kepada daerah yang dilaksanakan di Hotel Ambhara, Jakarta pada Kamis (19/09/24).

Dalam sambutan laporan kegiatan, Rendy Jaya Laksamana, Selaku Analis Kebijakan Ahli Madya subdirektorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah  mengatakan, tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pandangan, masukan, dan rekomendasi terhadap modul perencanaan pembangunan daerah, modul perencanaan dan modul implementasi serta melakukan simulasi pemanfaatan LMS (Learning Management System) dalam pelatihan peningkatan kapasitas.

“Selaku penyelenggara kegiatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur PEIPD atau yang mewakili; Bapak/Ibu narasumber; serta seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini. Semoga kehadiran Bapak/Ibu memberikan manfaat kepada kita semua. Kami juga memohon maaf yang sebesar- besarnya, jika selama penyelenggaraan kegiatan ini terdapat beberapa kekurangan serta hal-hal yang tidak berkenan.”, demikian disampaikan Rendy.

Selanjutnya acara dibuka oleh Bob Ronald Fretsy Sagala, selaku PLH Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bangda, Kemendagri menjelaskan, pembangunan nasional salah satunya adalah pengembangan potensi dan peningkatan ekonomi kawasan kota-kota di Indonesia belum optimal. Tingkat urbanisasi tinggi, namun tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan kota. Ditjen Bina Pembangunan Daerah melalui bantuan teknis CDP-PMCD telah melaksanakan asesmen di 13 kota pilot yaitu Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Surakarta, dan Denpasar, Surabaya, Bandar Lampung, Tangerang Selatan, Jayapura, Bogor, Bitung, Ambon dan Bengkulu. Kemendagri bersama Kementerian PUPR melaksanakan Program National Urban Development Project (NUDP), yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kota peserta agar dapat melakukan perencanaan terpadu serta memprioritaskan program investasi secara efisien dengan bantuan komponen III CDP-PMCD.“ Hasil analisis PIMA dan MFSA bagi daerah diharapkan akan memperkuat perumusan bab terkait kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Untuk jangka panjang, diharapkan asesmen dan analisis yang dilakukan dapat direplikasi ke seluruh daerah di Indonesia sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan kondisi daerah”, Akhir kata Bob.