Jakarta – Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan finalisasi masukan kegiatan terkait arsitektur dan proses bisnis yang telah dilaksanakan, serta berdiskusi dan memperoleh masukan terkait proses bisnis dari e-assessment dan e-learning, sehingga penerapan LMS (Learning Management Service) dapat diimplementasikan dengan baik yang dilaksanakan di Hotel Orchardz Industri, Jakarta pada Rabu (04/09/24).
Dalam sambutan laporan kegiatan, Rendy Jaya Laksamana, Selaku Analis Kebijakan Ahli Madya subdirektorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah mengatakan, tujuan dari kegiatan ini yaitu finalisasi masukan kegiatan terkait arsitektur dan proses bisnis yang telah dilaksanakan sebelumnya, mendapatkan masukan terkait proses bisnis e-assessment, dan mendapatkan masukan terkait proses bisnis e-learning.
“Sebelum mengakhiri laporan ini, pada kesempatan ini kami selaku penyelenggara kegiatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur PEIPD atau yang mewakili, Bapak/Ibu narasumber serta seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini. Semoga kehadiran Bapak/Ibu memberikan manfaat kepada kita semua. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika selama penyelenggaraan kegiatan ini terdapat beberapa kekurangan serta hal-hal yang tidak berkenan.”, demikian disampaikan Rendy.
Selanjutnya acara dibuka oleh Bob Fretsy Sagala, selaku PLH Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bangda, Kemendagri menjelaskan, Beberapa permasalahan perkotaan kurang terpadunya antara perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota, tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah serta pemerintah kota yang belum mampu mengakses pendanaan alternatif secara optimal karena lemahnya kapasitas manajemen proyek dan perencanaan infrastruktur berkelanjutan.
“Kemendagri bersama Kementerian PUPR melaksanakan Program National Urban Development Project (NUDP) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kota peserta agar dapat melakukan perencanaan terpadu serta memprioritaskan program investasi secara efisien. NUDP memiliki empat komponen kegiatan yaitu pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan, perencanaan terpadu untuk pembangunan perkotaan, pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan kota, dan dukungan pelaksanaan proyek yang dimana masing-masing komponen memiliki dukungan teknis dari para ahli baik di CPMU maupun CPIU”. Sambung Bob.
Menurut Bob, Strategi untuk mencapai KPI dalam Komponen III yakni dengan mengembangkan kerangka assessment berbasis web untuk melaksanakan peningkatan kapasitas dengan cara Pengembangan Learning Management System (LMS). Pengembangan Learning Management System (LMS) dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur serta pelaksanaan materi pembelajaran. Pelaksanaan Assessment dan Pengembangan LMS diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan teknis lebih lanjut, terutama untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan investasi infrastruktur di daerah yang menjadi indikator kinerja pada KPI 2.
“Hasil analisis PIMA dan MFSA bagi daerah diharapkan akan memperkuat perumusan Bab terkait kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah serta mendukung penguatan SDM Daerah dalam melakukan pengelolaan proyek/kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah. Mendukung pengembangan SIPD terkait analisis dan profil pembangunan daerah, dimana manfaat lebih luasnya juga akan dirasakan bagi seluruh daerah. Jangka Panjangnya, diharapkan assessment dan analisis yang dilakukan dapat direplikasi ke seluruh daerah di Indonesia sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan kondisi daerah”. Akhir kata Bob.