Surabaya – Setelah beberapa kota lain yang menjadi pilot project National Urban Development Project (NUDP), kini giliran Kota Surabaya melaksanakan Finalisasi Asesmen Public Investment Management Assessment (PIMA) dan National Urban Development Project (MFSA), di MaxOne Hotel Tidar, Surabaya pada Selasa (13/8/24). Sebelumnya Kota Surabaya telah melaksanakan asesmen, namun dari sisi data masih ada yang perlu dilengkapi, sehingga harus dilengkapi untuk mendapatkan hasil asesmen yang final. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemkot Surabaya, Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan tim City Development Planning-Project Management Capacity Development (CDP-PMCD) NUDP.

Tujuan diadakannya asesmen PIMA adalah menganalisis kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan pembangunan, menganalisis efektivitas pengelolaan investasi publik, dan merumuskan rekomendasi penguatan. Sedangkan tujuan diadakannya asesmen MFSA adalah menganalisis kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan pembangunan, menganalisis efektivitas pengelolaan investasi publik dan merumuskan rekomendasi penguatan.

Dalam sambutannya, Dimas Nuswantoro, Kepala Bidang Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah menyampaikan, tahun lalu, Kota Surabaya mengajukan diri untuk ikut dalam kegiatan NUDP dalam strategi nasional pengembangan perkotaan, tersusunnya rencana dan pembangunan perkotaan terpadu serta perpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran yang dibiayai bersama Bank Dunia, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

“Kami memohon arahan, saran dan masukannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik untuk pemerintah Kota Surabaya.” Demikian disampaikan Dimas Nuswantoro.

Dalam kesempatan itu, Jiwa Muhamad Satria Nusantara, Analis Kebijakan Ahli Muda Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah menyampaikan bahwa NUDP memiliki empat komponen: City Position Study (CPS) yang fokus pada pemetaan kapasitas daerah dan membaca potensi daerah kota pilot; City Capital Investment (CPI) yang fokus prioritas pembangunan daerah; CDP-PMCD yang fokus terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan Sekretariat di Tingkat Pusat.

Dalam asesmen sementara, Kota Surabaya masih terdapat kesenjangan antara aspek kelembagaan (peraturan, aturan, SOP) dengan aspek efektivitas (penerapannya). Karena itu, Jiwa menjelaskan bahwa poin penting yang akan dibahas adalah penganggaran multi year, ketidaksesuaian antara Restra dan RKPD atau RPJMD dan RKPD, serta kesesuaian Dokrenda tersebut dengan APBD.

“Poin-poin penting yang akan dibahas ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi ke depan untuk Pilkada dan pasca kepala daerah yang baru,” ungkapnya.

Selain itu, hasil sementara dari asesmen MFSA Kota Surabaya menunjukkan bahwa belanja operasi yang memiliki presentase 80,5%, dimana dapat dilihat bahwa secara proporsi sudah seimbang dengan pagu APBD Kota Surabaya, sedikit defisit pada tahun 2020 dan 2022. Hal ini perlu menjadi pertimbangan ke depan untuk proyeksi anggaran.

Dari aspek rencana peningkatan kapasitas, Jiwa menyampaikan, ada empat tema Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan diadakan, yaitu Bimtek terkait perencanaan yang nantinya ada sertifikat tersendiri dan mengundang 16 kota pilot; Bimtek terkait pengalokasian dan pendanaan pembangunan; Bimtek terkait implementasi pembangunan mulai dari pengadaan barang jasa, sampai dengan pemeliharaan jasa; serta Bimtek terkait proyeksi keuangan (MFSA).

Tindak lanjut asesmen PIMA dan MFSA ini adalah finalisasi asesmen dengan melaksanakan diskusi teknis dan tanda tangan berita acara. Sementara perumusan tema dan modul masih berkembang sampai akhir Agustus menyesuaikan dari apa yang perlu ditingkatkan dari pemerintah daerah, capacity building pada Oktober, dan November tersusunnya laporan keseluruhan kepada masing-masing pemerintah daerah terkait CDP-PMCD.[]