Jayapura – Kota Jayapura melaksanakan Finalisasi Asesmen Public Investment Management Assessment (PIMA) dan National Urban Development Project (MFSA), pada Selasa (20/8/24) di Aston Hotel & Convention Center. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemkot Jayapura, Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan tim City Development Planning-Project Management Capacity Development (CDP-PMCD) NUDP.

Tujuan pembangunan NUDP komponen 3 CDP-PMCD adalah menguatkan kapasitas keuangan proyek dan daerah yang menggunakan hasil asesmen PIMA dan MFSA untuk meningkatkan kapasitas proyek dan pengelolaan keuangan daerah.  

Dalam sambutannya pembukaannya, Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum, Nur Bi Adji mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah karena telah memfasilitasi Kota Jayapura mengikuti asesmen PIMA dan MFSA ini dalam rangka memperkuat kota Jayapura yang berkelanjutan dalam mendukung pengadaan proyek skala besar, meningkatkan manajemen proyek, mengelola sumber daya fiskal dan keuangan daerah dengan lebih baik dan mengakses pembiayaan alternatif.  

“Manfaat asesmen PIMA dan MFSA ini adalah mendukung daerah dalam merumuskan BAB terkait kerangka ekonomi dan keuangan daerah, mendukung pengembangan SIPD dan mendukung penguatan SDM daerah.” Demikian disampaikan Nur Bi Adji.

Dalam kesempatan itu, Jiwa Muhamad Satria Nusantara, Analis Kebijakan Ahli Muda Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah menyampaikan bahwa kegiatan CDP Komponen 3 CDP-PMCD terdiri dari asesmen PIMA dan MFSA. Dimana asesmen PIMA terkait dengan aktivitas kelembagaan daerah, efektivitas pengelolaan investasi publik dan rekomendasi penguatan, sedangkan untuk asesmen MFSA terkait dengan kinerja pendanaan pembangunan, analisis pendanaan dan portofolio keuangan daerah serta rekomendasi penguatan.

 “Asesmen PIMA dan MFSA secara prinsip ingin melihat bagaimana kondisi kota Jayapura saat ini, yang dimana akan dievaluasi hasilnya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan mungkin hasilnya akan ada sertifikat terkait untuk beberapa aparatur yang terlibat.” Sambut Jiwa. 

Dalam asesmen sementara, Kota Jayapura memiliki nilai rata-rata cukup tinggi untuk kelembagaan dan efektivitasnya. Jiwa menjelaskan, bahwa poin penting yang akan dibahas dalam asesmen PIMA adalah keterkaitan perencanaan daerah dengan perencanaan teknisnya seperti RPJMD dengan Renstra yang masih minim, dan pembiayaan alternatif infrastruktur yang dimana kota Jayapura belum menggunakan lintas APBD.

Selain itu Jiwa menambahkan, hasil sementara dari asesmen MFSA yang dapat membatu dalam penyusunan RPJMD dan RKPD BAB 3 terkait gambaran ekonomi dan keuangan detail Kota Jayapura menunjukkan bahwa APBD ada peningkatan sedikit demi sedikit per tahunnya.

 “Tahun 2020 pada 1,3 Triliun, tahun 2021 pada 1,3 Triliun, tahun 2022 pada 1,4 Triliun dan pada tahun 2024 1,5 T, lalu adanya defisit pada tahun 2023 karena kondisi pendapatan 1,5 T dan belanja 1,6 T, pada proposi belanja masih dengan belanja operasi sebesar 70% dan pendapatan daerah 19%.”, lanjut Jiwa.

Tindak lanjut asesmen PIMA dan MFSA ini adalah finalisasi asesmen dengan melaksanakan diskusi teknis dan tanda tangan berita acara. Sementara perumusan tema dan modul masih berkembang sampai akhir Agustus menyesuaikan dari apa yang perlu ditingkatkan dari pemerintah daerah, capacity building pada Oktober, dan November tersusunnya laporan keseluruhan kepada masing-masing pemerintah daerah terkait CDP-PMCD.