Bogor – Setelah beberapa kota lain yang menjadi pilot project National Urban Development Project (NUDP), kini Kota Bogor melaksanakan Finalisasi Asesmen Public Investment Management Assessment (PIMA) dan National Urban Development Project (MFSA), di Hotel Salak The Heritage, Bogor pada Kamis (22/8/24). Sebelumnya Kota Bogor telah melaksanakan asesmen, namun dari sisi data masih ada yang perlu dilengkapi, sehingga harus dilengkapi untuk mendapatkan hasil asesmen yang final. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemkot Bogor, Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan tim City Development Planning-Project Management Capacity Development (CDP-PMCD) NUDP.

 Tujuan diadakannya asesmen PIMA adalah menganalisis kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan pembangunan, menganalisis efektivitas pengelolaan investasi publik, dan merumuskan rekomendasi penguatan. Sedangkan tujuan diadakannya asesmen MFSA adalah menganalisis kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan pembangunan, menganalisis efektivitas pengelolaan investasi publik dan merumuskan rekomendasi penguatan.

Dalam sambutannya, Nurliani, Ketua Pokja Pengembangan Kapasitas NUDP, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri karena telah memfasilitasi Kota Bogor untuk dapat ikut NUDP tahap 2 dalam asesmen PIMA dan MFSA. Dalam rangka memperkuat kapasitas kota Bogor yang berkelanjutan dalam mendukung pengadaan proyek skala besar, meningkatkan manajemen proyek, mengelola sumber daya fiskal dengan lebih baik dan mengakses pembiayaan alternatif

 “Semoga output dari asesmen ini bisa bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikkan kota Bogor.” Demikian disampaikan Nurliani.

Pada kesempatan ini, Yuko Arai selaku Task Team Leader Members National Urban Development Project, World Bank menyampaikan Tujuan dari diadakannya asesmen ini memastikan kota Bogor mendapatkan kapasitas yang tepat, dan semoga kerjasama antara world bank dan Kemendagri akan selalu terus berjalan.

Selanjutnya Rendy Jaya Laksamana, Analis Kebijakkan Ahli Madya pada Subtansi Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bangda, Kemendagri menjelaskan, Kegiatan NUDP dilakukan melalui 6 bantuan teknis yaitu Capital Investment Planning (CIP), City Positioning Study (CPS), System Development (Sysdev), City Development Planning and Project Management Capacity Development (CDP-PMCD), Oversight Service Provider (OSP), dan Event Organizer (EO).

 “City Development Planning and Project Management Capacity Development (CDP) sebagai komponen 3 NUDP memiliki fokus pada Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota, dengan tugas utama yaitu Penilaian tingkat kota atas kapasitas keuangan dan pengelolaan proyek dan Peningkatan kapasitas untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan alternatif.”, Ujar Rendy.

Dalam asesmen PIMA sementara, Rendy menjelaskan bahwa Kota Bogor masih perlu untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi publik terutama pada dimensi perencanaan daerah dan sektor/ perencanaan teknis pada aspek perencanaan, dimensi pemilihan proyek pada aspek alokasi serta dimensi ketersediaan anggaran, pengelolaan dan pengawasan portofolio, dan manajemen pelaksanaan proyek pada aspek pelaksanaan.

Selain itu, hasil sementara dari asesmen MFSA Kota Bogor menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan kota bogor mengalami peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun, pertumbuhan belanja daerah meningkat dari tahun 2020-2022, pada tahun 2022 terdapat defisit APBD dimana terdapat selisih antara jumlah pendapatan daerah dengan jumlah belanja daerah lalu selisih ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan melalui SILPA, dan penerimaan pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2021-2023.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan finalisasi asesmen PIMA maupun MFSA ini adalah hasil asesmen pengelolaan investasi publik dan pendanaan pembangunan daerah akan dibakukan dalam bentuk berita acara, perumusan tema dan modul yang digunakan untuk pengembangan kapasitas pemerintah kota, capacity building bagi pemerintah kota terkait aspek yang perlu dioptimalkan sesuai hasil asesmen serta perumusan input dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah kota pada saat penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.